KILASBANGGAI.COM – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banggai yang digelar pada 5 April 2025 di Kecamatan Simpang Raya berlangsung tanpa gejolak.
Namun bagi Muh. Irsan Nang, salah satu Dewan Pendiri Ikatan Mahasiswa Bunta, Nuhon, dan Simpang Raya (IMKBNS), ketenangan ini bukan sekedar capaian administratif, melainkan bentuk teguran halus terhadap elite politik dan penyelenggara negara.
“Kondusifitas PSU kemarin bukan karena elite, tapi karena rakyat yang memilih bersikap dewasa dan tidak terprovokasi. Ini bukti bahwa masyarakat kita jauh lebih matang dari yang sering diasumsikan oleh kekuasaan,” tegas Irsan.
Menurut Irsan, masyarakat Simpang Raya telah menunjukkan bahwa demokrasi tidak selamanya ditentukan oleh narasi pusat atau permainan politik kekuasaan. Ia mengaitkan situasi ini dengan teori public sphere dari Jürgen Habermas, di mana kekuatan politik sejati justru terbangun dari ruang komunikasi rakyat yang bebas, terbuka, dan rasional.
“Rakyat kini menjadi aktor utama demokrasi, bukan sekadar objek yang dimobilisasi. Mereka hadir, mengawasi, dan menentukan arah, bukan hanya mencoblos,” lanjutnya.
Irsan juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran KPU dan Bawaslu Kecamatan Simpang Raya, namun ia menegaskan bahwa legitimasi mereka hari ini bukan hanya hasil kerja teknis, tetapi karena mendapat mandat sosial dari masyarakat yang menuntut pemilu jujur.
“Kepercayaan publik bukan warisan jabatan, tapi hasil dari keterbukaan dan kesungguhan. Kami apresiasi kinerja KPU dan Bawaslu yg telah berusaha semaksimal mungkin mensukseskan penyelenggaraan PSU,” katanya.
Tak kalah penting, Irsan menyoroti peran TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan selama PSU. Namun ia mengingatkan agar netralitas aparat tidak hanya menjadi jargon, tapi dibuktikan secara konsisten di lapangan.
“Kehadiran aparat jangan hanya untuk jaga TPS. Mereka harus menjadi garda etik, bukan alat kuasa. Setiap intervensi akan jadi catatan sejarah,” ujarnya kritis.
Mengakhiri pernyataannya, Irsan mengajak semua pihak untuk belajar dari masyarakat Simpang Raya: bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa dibangun di atas fondasi kesadaran politik, bukan sekadar prosedur.
“PSU ini bukan akhir, tapi alarm politik. Jika negara lalai, rakyat akan mengambil peran. Dan ketika rakyat mulai berpikir kritis, maka kontrol atas kekuasaan benar-benar dimulai,” pungkasnya.
Discussion about this post